Pak Nas, Sang Jenderal Sufi


Jakarta, 2 Oktober 1965. Di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad) Jln. Merdeka Timur, siang itu, suasana tampak tegang. Maklum, inilah pusat pengendali operasi militer untuk merebut kembali kendali keamanan, segera setelah meletusnya Peristiwa G-30-S. Selain para jendral dan perwira yang mengatur strategi di bawah pimpinan Pangkostrad Mayjen Soeharto, ikut datang pula ke gedung kuno itu, sejumlah pimpinan partai dan ormas islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Masyumi dan Muhammadiyah. Mereka ingin bertemu dengan Menhamkan/KSAB Jendral A.H. Nasution. Saat itu, sang Jenderal baru saja dievakuasi dari tempat persembunyiaan di Cideng, Tanah Abang, setelah ia lolos dari usaha pembunuhan yang dilakukan pasukan kawal presiden, Cakrabirawa.

Pertemuan itu berlangsung di salah ruangan Makostrad. Menurut Mayjen (purn.) Abdul Kadir Besar, 72, staf Pak Nas - sapaan akrab Nasution- yang hadir dalam pertemuan itu, para tokoh islam itu meminta sang jendral mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno "Tanpa kita sadari keadaan ini tinggal ambil Pak Nas. Kondisinya sudah matang sendiri," ujar Abdul Kadir, mengutip ucapan subchan Z.E dari NU. Waktu itu, Nasution yang masih shock memikirkan kondisi anaknya, Ade Irma Surjani yang tertembak, langsung menolak, "kalau saya ambil, berarti saya membuktikan bahwa Dewan Jenderal itu memang ada, "kata Kadir, menirukan Pak Nas.

Alasan yang sama pula disampaikan Nasution, ketika godaan untuk mengambil alih kekuasaan itu berkali-kali didesakan kepadanya, selama kurun 1966-1968, saat terjadi dualisme kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto selaku pemegang Supersemar. Dalam berbagai tulisan dan ceramah yang dirangkumkan dalam buku (Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967 dan 1 Oktober 1965 kebangkitan 1966 Koreksi/Pembaruan/Pembangunan), Nasution menggambarkan hubungannya yang akrab dengan Pak Harto. Ia mendukung agar Pak Harto, yang lebih yunior, mengambil peran yang lebih besar. "Itu sesuai dengan standing order di AD, kalau Pangad Yani berhalangan, yang menggantikan adalah pangkostrad," tulisnya.

Sebaliknya, hubungan Nasution dengan Soekarno sangat tegang. Berkali-kali, Soekarno berusaha memberhentikan Nasution dari posisi kunci di jajaran AD dan kabinet. Mulai dari penghapusan jabatan menko hankam/kasab di bulan Februari 1966, sampai penolakannya atas pencalonan Nasution sebagai wakil presiden dan ketua MPRS. Yang pertama berhasil, karena pihak militer setuju mengosongkan jabatan itu. Namun Soekarno gagal mencegah Nasution menjadi ketua MPRS - yang kemudian menekan pemberhentiannya lewat Tap MPRS No.IX/MPRS/1966, berupa penyerahan kekuasaan kepada Pak Harto.

Tetapi hubungan mesra Nasution Soeharto itu tak bertahan lama. Pemicunya, tak jauh-jauh dari urusan kekuasaan. Sejak awal Januari 1968, ketika konsolidasi kekuasaan mulai terpusat di tangan Pak Harto, para penasihatnya yang tergabung dalam sekretatis pribadi menilai Nasution sebagai potensi ancaman. Suatu hari di awal tahun itu, Abdul Kadir Besar yang waktu itu sekjen MPRS, diminta menemui Brigjen Alamsyah Ratu Prawiranegara yang didampingi Kolonel Ali Murtopo - Keduanya anggota sespri - di Mabes AD.

Alamsyah, kata Kadir, memulai pembicaraan dengan menyebut posisi Pak Nas selaku ketua MPRS dan Pak Harto sebagai pejabat presiden, "saya tahu bahwa ia ingin tahu apakah Pak Nas ingin menjadi presiden," tutur Kadir. Ia lalu mengutip statement terbuka Pak Nas yang menyatakan bersedia menjadi presiden, kalau rakyat dan ABRI sungguh-sungguh menghendaki. Padahal ABRI ketika itu telah bertekad memperjuangkan Pak Harto sebagai presiden. Alamsyah tampak gembira dengan jawaban itu, "Oh, kalau begitu boleh disimpulkan, beliau tak ingin menjadi presiden? Bagus," ujarnya. Kedua sespri itu lalu menawarkan protokler dan anggaran belanja ketua MPRS disamakan dengan presiden. "Saya sampaikan hal itu kepada Bu Nas. Beliau bilang, tak mau tahu urusan itu," kisah Kadir.

Toh, jaminan tersebut rupanya tak dianggap cukup. Menjelang digelarnya Sidang Umum MPRS V, Maret 1968, suhu politik mulai meninggi. Menurut Nasution, di masyarakat beredar aneka kabar, yang menyebut, partai-partai Islam menghendaki ia tampil sebagai presiden. Akibat sasus itu, sebelum SU MPRS dimulai, Panglima AD Jenderal Maraden Panggabean memimpin rombongan para jenderal ke rumah Nasution. Mereka ingin jaminan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, "Saya jelaskan, tiada seoarang pun dari dalam atau luar MPRS yang pernah membicarakan pencalonan itu dengan saya," tulis Nasution

SU MPRS yang berlangsung tanggal 27 Maret itu, bahkan sempat terancam gagal karena macetnya komisi politik yang membahas pengangkatan Pejabat Presiden Soeharto menjadi presiden. Akhirnya, ketua komisi itu, Jenderal M.Yusuf, meminta bantuan pribadi Nasution untuk meyakinkan fraksi-fraksi Islam, utusan-utusan daerah dan golongan mahasiswa untuk menerima usulan pihak ABRI. "Setelah berjam-jam bermusyawarah, akhirnya mereka menerima. Dengan itu malamnya dapatlah dengan resmi Jenderal Soeharto oleh sidang pleno menjadi presiden," tulis Nasution.

Sayangnya, sidang tak sempat membahas dua agenda penting lainnya: pembahasan atas kelengkapan penjelasan UUD '45 dan soal kewajiban dan hak warga negara. Atas usulan Fraksi Karya Pembangunan, sidang dihentikan pada pukul 02.00 di hari, 28 Maret 1968. Sebab, pagi itu Pak Harto yang telah diangkat sebagai presiden harus terbang ke Tokyo.

Usai SU MPRS, berakhir pulah peran politik Nasution. Dalam wawancara dengan majalah Editor (No.2/Thn.VI/3 Oktober 1992), Nasution menyebut upaya meminggirkannya dari pentas politik dimulai begitu SU MPRS usai, Peminggiran itu di lakukan dengan cara menghapus jabatan ketua MPRS, yang dirangkap oleh ketua DPR, setelah pemilu 1971 dilaksanakan.  Pemerintah melalui Sekretaris Negara Sudharmono mengumumkan, dengan terbentuknya DPR hasil pemilu 1971, MPRS tidak berfungsi lagi. Padahal menurut Tap X/MPRS/68, semua lembaga, termasuk MPRS, berfungsi terbentuk MPR hasil pemilu.

Apalagi, Nasution tidak pernah diajak berkonsultasi tentang hal itu, "Harga diri saya sangat tersinggung. Secara pribadi, sangat menggetarkan saya," tutur Pak Nas kepada Editor. Menurut Kadir, Nasution berpendapat, jika MPRS demisioner, presiden yang diangkat oleh MPRS juga harus demisioner. Toh, mesin politik represif Orde Baru sudah mulai bekerja: media massa tak memuat statemen Nasution dan pimpinan MPRS lainnya. Akhirnya, pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1972, Pak Nas menolak untuk datang dan membacakan pembukaan UUD '45. "Saya tidak tahu siapa yang baca,Saya tidak ambil pusing lagi," katanya. Di tahun itu juga, Pak Nas pensiun dari tentara dan praktis mulai mengalami masa "pencekalan" politik yang baru berakhir di tahun 1993.

Toh, ada satu perntanyaan yang terus menggoda kalangan pemerhati sejarah militer Indonesia: Mengapa Nasution menolak tawaran memimpin negara, padahal begitu besar dukungan untuknya?

Pada pengkritiknya menyebut, jenderal kelahiran Kotanopan, Tapanulis Utara itu, sebagai seorang yang peragu dan "takut" mengambil tanggung jawab. Di jajaran jenderal AD ketika itu, Nasution lebih dikenal sebagai tentara intelektual yang penuh pertimbangan, ketimbang jawara tempur yang berani menantang risiko. Tetapi, kepada Editor, Nasution mengaku, tak pernah sekalipun terbesit niat untuk ketika itu mengambil alih kekuasaan, "Demi Allah, saya waktu G-30-S/PKI, nomor satu adalah menyelamatkan TNI", katanya.

Integritas itulah yang membuat Mayjen (purn.) Moersjid, mantan deputi pangad, menyebut Pak Nas seoarang "sufi", Moersjid yang pernah bersebrangan dengan Nasution dalam pandangan politik, menilai mantan atasannya itu sebagai orang yang bergeming atas godaan yang biasa menghinggapi mereka yang berkuasa: harta, takhta, wanit. Pak Nas hidup sederhana bersama istri yang disetiainya sampai mati. "Kawan-kawannya datang melayat bilang, barang-barang di rumah Pak Nas masih sama seperti 40 tahun lalu, "kata Moersjid kepada Tajuk. Dan Pak Nas selalu menilai kekuasaan sebagai amanah, "Tak selembar rambut pun ia ingin menggeser Soeharto," sambungnya.

Sampai akhir hayatnya, Pak Nas tak pernah menyimpan dendam kepada Pak Harto, Ia menerima  upaya "rujuk" nasional yang diprakarsai Wakil Presiden (ketika itu) Habibie, di tahun 1993, dengan Pak Harto. Ia juga setuju ketika, atas prakarsa Pangab (ketika) Jenderal Feisal Tanjung dan Danjen Kopassus Mayjen Prabowo subianto, dianugerahi gelar Jenderal Besar bersama Pak Harto, "Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi," katanya, suatu ketika.

Dan ketika Pak Harto jatuh, ia tetap memperlakukannya sebagai sahabat, Kala cucunya bertunangan tahun lalu, ia mengingatkan agar Pak Harto diundang sebagai tamu. "Kasihan, kini ia sendirian," ujar sang cucu, menirukan saran kakeknya.

Jenderal sufi itu telah meninggalkan kita, kamis 7 September lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.

Sumber:  Majalah Tajuk No.15 THN. III, 15 - 29 September 2000

1 Komentar untuk "Pak Nas, Sang Jenderal Sufi"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel