PSBB Indonesia vs Influenza Ordonnantie Kolonial Belanda Mana yang Lebih Baik?

Dunia kini dilanda ketakutan menghadapi wabah virus corona. Wabah virus sendiri bukanlah hal baru bagi manusia. Sejarah telah mencatat wabah virus dan penyakitnya telah menyerang manusia berkali-kali. Salah satu wabah besar yang pernah tercatat dalam sejarah adalah wabah virus Flu Spanyol persis terjadi satu abad yang lalu. Virus ini sendiri diperkirakan telah membunuh 50 juta populasi di seluruh dunia. Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda terkena serangan virus tersebut. Tak kurang 1,5 juta orang meninggal akibat wabah tersebut.

Dalam menghadapi setiap wabah penyakit tentunya setiap pemerintahan mempunyai aturan yang berbeda. Berbicara tentang virus corona, Pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang bernama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Virus corona ini sendiri terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Poin dari PSBB sendiri adalah mengurangi aktifitas non esensial para warga negara. Sektor ekonomi yang boleh bergerak hanya sektor-sektor vital saja. Orang-orang dihimbau untuk tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. 

Pemerintah Indonesia juga mencanangkan berbagai macam bantuan sosial dan paket stimulus ekonomi kepada rakyat Indonesia yang terdampak. Pemerintah Indonesia juga membangun rumah sakit darurat dan menggratiskan pengobatan bagi mereka yang terkena penyakit virus corona. PSBB disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020. Terhitung 29 hari sejak virus corona terdeteksi di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan masa darurat nasional sampai 29 Mei 2020. 

PSBB serta pemberian bantuan sosial mempunyai dua tujuan besar. PSBB sendiri dilaksanakan agar tidak terlalu banyak penambahan korban akibat virus corona secara siginifikan. Penambahan drastis pasien akibat virus corona dikhawatirkan mengakibatkan hancurnya sistem kesehatan nasional. Sedangkan bantuan sosial yang bersifat ekonomi bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi kedepannya dan agar penduduk tetap bisa makan di tengah kondisi wabah. Sebab wabah corona sendiri mengakibatkan banyak terjadi pemutusan kerja dan sektor-sektor informal rakyat bergitu terdampak. Orang-orang ini sudah sepatutnya memang mendapatkan bantuan. 

Sedangkan pemerintah kolonial Belanda menghadapi wabah flu Spanyol dengan kebijakan Flu Ordonnantie. Perlu diketahuai bahwasannya wabah Flu Spanyol sendiri diperkiran berlangsung pada Januari 1918 sampai Desember 1920. Sedangkan wabah virus corona sampai saat tulisan ini ditulis masih berlangsung. Kasus awal Flu Spanyol yang tercatat pada bulan juli 1918. Pada waktu itu sendiri pimpinan tertinggi pemerintah kolonial Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirrum. Pemerintah kolonial juga membentuk gugus tugas untuk pemberantasan wabah Flu Spanyol dengan menunjuk Dr. de Vogel sebagai pimpinan. Indonesia pun juga sama membentuk gugus tugas covid-19 yang dipimpin oleh Doni Monardo.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda sama-sama menghadapi masalah yang sama pada awal wabah virus. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih dianggap kurang dan masing-masing pejabat daerahnya mengambil tindakan sepihak tanpa adanya koordinasi. Penyebab terjadinya hal tersebut pun sama, yaitu belum adanya aturan hukum yang tetap dan mengikat untuk mengatasi wabah virus yang terjadi. Namun pemerintah Indonesia jauh lebih sigap dan tidak terlalu berlarut-larut dalam membuat aturan hukum yang tetap yaitu berupa PSBB. 

Flu Ordonnatie yang merupakan ketetapan dalam upaya pemberantasan Flu Spanyol baru selsai dibuat rancangan Undang-undangnya pada bulan Maret 1919. Sedangkan pengesahannya terjadi pada 20 Oktober 1920. Bisa dihitung bahwasannya butuh waktu hingga 28 bulan dari awal munculnya penyakit untuk disahkan. Apa yang membuat Ordonnantie tersebut lama? Kepentingan ekonomi lah jawabannya. Protes keras datang dari mana-mana termasuk dari perusahaan perkapalan Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).

Dr. de Vogel  dan timnya menganggap bahwasannya aktivitas perkapalan dari luar negeri merupakan sumber utama penyakit Flu Spanyol. Mereka menganggap bahwasannya orang-orang asing yang datang menjadi pembawa (carrier) dan sumber penularan utama di tanah Hindia. Aturan yang Vogel buat awalnya menuntut agar nahkoda kapal bertanggung jawab terhadap orang-orang di kapalnya dan bisa dihukum bila lalai tidak memastikan bahwa penumpangnya tidak terjangkit Flu Spanyol atau biasa disebut influenza saja pada waktu itu.

Namun disini KPM menuntut bahwasannya kepala pelabuhan juga ikut bertanggung jawab. Selain itu,menurut Vogel kuli-kuli angkut di pelabuhan juga harus disertai dengan sertifikat sehat bebas influenza. Hal ini menurut KPM akan mengganggu aktivitas lalu lintas pelabuhan. Dan satu lagi,  penumpang kapal dilarang transit kecuali mempunyai sertifikat sehat bebas influenza. Hal ini menurut KPM akan mematikan ekonomi di pelabuhan karena biasanya penumpang yang transit ini melakukan transaksi ekonomi di pelabuhan transito.

Selain itu, Vogel juga melarang kerumunan banyak orang untuk memutus rantai penyebaran virus. Hal ini mendapatkan protes juga dari Direktur Kehakiman D.Rutgers. Menurutnya hal ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat luas. Akhirnya banyak lembaga publik melayangkan protes termasuk dalam hal ini lembaga sekolah. Akhirnya Vogel mengalah, asalkan guru dan kepala sekolah dipercayakan untuk mengawasi agar siswanya tidak terjangkit influenza.

Walaupun berbagai macam protes dilayangkan Pemerintah Hindia Belanda tetap bertekad menerapkan aturan tersebut pada akhir 1920 dan memberlakukannya di seluruh Wilayah Hindia Belanda. Peraturan tersebut akhirnya dilaksanakan efektif pada 1 Januari 1921. Bisa dibayangkan begitu lamanya pemerintah kolonial mengambil tindakan. Padahal puncak wabah Flu Spanyol sendiri terjadi pada akhir tahun 1918 di Hindia Belanda. Daerah yang paling parah terdampak adalah Jawa Timur. Diluar Jawa pun sama parahnya. Salah satu contohnya adalah Tanah Toraja menurut catatan kolonial 10 persen populasi tanah Toraja meninggal dunia. Namun menurut kesaksian para penduduk pada zaman itu, setengah penduduk Toraja meninggal. Tercatat ada 3000 populasi di Tanah Toraja.

Dalam pelakasanaan Influenza Ordonnantie diadakan sanksi pidana dan denda jika tidak melakukan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Dinas kesehatan yang merupakan garda terdepan, protes karena tidak disediakan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan para tenaga kesehatan terutama dokter harus bergerak cepat di berbagai macam tempat. Belum lagi sikap dokter-dokter eropa yang emoh melayani orang-orang pribumi. Sekalipun melayani hanya setengah hati saja, bahkan tak jarang mendiagnosis tanpa menyentuhnya.
Foto diatas menunjukkan situasi di ruang kerja kantor dinaskesehatan rakyat. Diduga ini adalah kantor tingkat daerah, karena dokter yang duduk di kursi adalah dokter pribumi

Kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya Pemerintah Kolonial Belanda sangat lambat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah atau pun memberantas wabah virus sehingga menimbulkan korban jiwa mencapai 1,5 juta. Sedangkan Pemerintah Indonesia lebih cepat dalam pengambilan keputusan agar korban jiwa bisa ditekan. Hal ini sebenarnya didasari siapa yang berkuasa. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu murni merupakan pemerintah yang bersifatnya menjajah yang menguntungkan orang-orang Eropa dan sekutunya. Sedangkan Indonesia memang pemerintah yang berusaha melindungi kepentingan rakyat banyak.

Selain fasilitas kesehatan pada zaman kolonial tidak selengkap sekarang. Mereka tidak terlalu perhatian untuk membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh orang-orang pribumi. Belum lagi sifat rasialis dokter-dokter eropa dalam menangani penduduk pribumi yang sakit.  Bagi mereka yang paling terpenting adalah kemakmuran bagi bangsa mereka sendiri dan negeri induknya yaitu Belanda. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang memang diciptakan untuk kemakmuran bersama dan melindungi sesama. Padahal pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mendapatkan keuntungan ekonomi yang begitu besar karena menguruk kekayaan Nusantara.  Mungkin, pemerintah kolonial beranggapan wabah Flu Spanyol pasti berlalu dan pertumbuhan penduduk akan selalu berjalan.

Sumber: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda oleh Dapertemen Sejarah FIB UI - UNICEF Jakarta - Komnas FPBI Tahun 2009

Belum ada Komentar untuk "PSBB Indonesia vs Influenza Ordonnantie Kolonial Belanda Mana yang Lebih Baik?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel