Pandangan Teknokrat Terhadap Industrialisasi Indonesia

 Pandangan Teknokrat Terhadap Industrialisasi Indonesia
Generasi awal ekonom pada masa Orde Baru disebut sebagai kaum teknokrat. Kaum teknokrat ini sendiri dimotori oleh Widjojo. Ia menekankan bahwasannya dalam mengelola ekonomi perlu memperhatikan prinsip ekonomi.

Prinsip-prinsip utama tersebut mencakup keseimbangan pengeluaran dan pendapatan dalam ekspor impor, arus barang dan uang guna mengontrol inflasi, kesempatan kerja yang tersedia, serta pertumbuhan populasi. Dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dibutuhkan prinsip efisiensi, tidak ada keberpihakan, serta dibutuhkan investasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi[1]

Salah satu untuk usaha negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkesinambungan yang mana nantinya membawa pada kemakmuran pada masyarakat luas adalah dengan melakukan kegiatan industrialisasi.

Industrialisasi secara umum dikatakan transformasi sistem mata pencaharian masyarakat yang agraris menuju masyarakat industri disertai dengan perubahan dalam bidang lainnya. Industri sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang mengololah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau pun barang jadi.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat mendorong sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrialisasi selalu memiliki “dasar tukar” (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan dibandingkan produk yang masih bersifat raw material, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan marjin/keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu industrialisasi dianggap sebagai ‘obat mujarab’ (panacea) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang[2].

Widjojo berpendapat bahwasannya, “naiknya pasokan makanan dari produksi domestik merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang"[3]. Disini terlihat, Widjojo memprioritaskan terlebih dahulu sektor pertanian sebelum membangun sektor industri.

Hal ini nampak jelas dalam Repelita Pertama, fokus utama yang menjadi tujuan adalah sektor pertanian. Dipilihnya sektor pertanian karena beberapa alasan. Pertama sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama masyarakat Indonesia. Mayoritas pekerja Indonesia pada waktu itu adalah petani.

Kedua sektor pertanian meningkatkan suplai pangan. Ketiga pertanian menyediakan bahan baku untuk kegiatan perkembangan industri, Keempat dengan semakin kuatnya sektor pertanian membuat para petani mendapatkan kenaikan pendapatan sehingga membuat daya beli meningkat, hal tersebut tentunya dibutuhkan dalam pemasaran barang industri dan pertumbuhan industri, Kelima sektor petanian hasilnya bisa diekspor untuk mendapatkan devisa[4].

Dalam seminar yang dilakukan CSIS yang bertemakan “Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional” yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 1981, Widjojo sebagai Ketua Bappenas waktu itu memberikan pandangannya dalam pengantar semintar tersebut. Pertama adalah pembangunan sektor industri dilakukan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha.

Kedua untuk mencapai tujuan pembangunan industri perlu diciptakan iklim atau suasana yang betul-betul mendorong kegiatan tersebut dapat terlaksana. Ketiga pertumbuhan industri bukan hanya dikejar saja pertumbuhannya, tetapi juga perlu adanya pemerataan industri yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Keempat disamping pemeraatan industri secara geografis maka perlu adanya pemerataan kesempatan kerja disamping kesempatan berusaha. Industri diharapkan mampu menjawab tantangan dan menyerap angkatan kerja yang tiap tahun bertambah[5].

Dalam argumentasi industrialisasi para teknokrat berangkat dari pandangan Widjojo, “yaitu pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang unggul secara komparatif, misalnya tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju”[6].

Disini, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif sumberdaya manusia yang banyak serta dibarengi dengan upah yang murah dan kekayaan sumberdaya alam. Ketika kelompok teknokrat yang dimotori Widjojo Nitisastro berkuasa, yang mendapat tempat adalah industri substitusi impor.

Caranya, mendirikan industri berteknologi rendah yang memproduksi barang-barang yang diimpor. Efisiensi dan mekanisme pasar di dorong[7]. Strategi industri subtitusi impor sendiri membuat barang-barang konsumsi agar mengurangi ketegantungan akan impor. Namun dalam pembuatannya masih tergantung terhadap bahan baku atau modal dari luar negeri.

Ada beberapa alasan dikembangkannnya strategi industri subtitusi impor. Pertama melihat keunggulan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja. Melimpahnya tenaga kerja membuat Indonesia nantinya banyak mengembankan industri golongan padat karya. Kedua potensi pasar Indonesia yang besar bagi industri.

 Ketiga mendorong terjadinya perkembangan sektor industri manufaktur. Keempat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor yang berarti menekan defisit neraca perdagangan dan menghemat devisa negara[8].

Sumber:

  1. Widjojo Nitisastro, The Indonesian Development Experience, Singapore: Institute of Southeast Asian Studie. 2011, hlm. 27
  2. Rowland B.F Pasirubu. Industri dan Industrialisasi. Depok: Gunadarma. 2013, hlm.491 
  3.  Widjojo Nitisastro, The Indonesian Development Experience, Singapore: Institute of Southeast Asian Studie. 2011, hlm. 99
  4. Ibid., hlm 106.
  5. CSIS. Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: CSIS. 1982, hlm. 18-19
  6. Hendri F.Isnaeni, “Perancang Ekonomi Orde Baru”, https://historia.id/obituari/articles/perancangekonomi-orde-baru-P7EwD,
  7. “Antiklimaks Setelah Meloncat”, Gatra, Jejak Ekonomi Indonesia, Edisi Khusus Agustus 2005. hlm 74.
  8. Rowland B.F Pasaribu, Op.cit., Industri dan Industrialisasi, hlm. 477  

Belum ada Komentar untuk " Pandangan Teknokrat Terhadap Industrialisasi Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel