Benarkan Penjajahan Belanda selama 350 tahun?

 
Menarik pula menelaah karya G.J. Resink yang mengungkapkan bahwa di akhir abad 19 masih terdapat kerajaan-kerajaan merdeka di Kepulauan Nusantara. Mungkin lebih tepatnya adalah kemerdekaan dan kedaulatan terbatas karena Belanda merasa berhak melakukan intervensi apabila kepentingannya terancam.

Secara bertahap derajat kebebasan dan kedaulatan ini makin diperkecil oleh pemerintah kolonial.Pada awal hingga pertengahan abad 19, Belanda mengakui adanya negara-negara yang masih “merdeka” di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial berdasarkan pasal 25 Regeeringsreglement (Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda) tahun 1834 memiliki wewenang mengadakan tractaten (perjanjian internasional) dengan masing-masing kerajaan tersebut. Dengan demikian, status antara pemerintah kolonial dengan kerajaan bersangkutan bersifat antar negara yang berdaulat.

Secara umum, wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara pada abad 19 dan awal abad 20 digolongkan menjadi beberapa kategori, yakni (1) kerajaan-kerajaan yang mengakui pertuanan Belanda tetapi bukan vasal atau bawahan, contohnya adalah perjanjian awal yang diadakan dengan kerajaan-kerajaan di Bali; (2) kerajaan yang menjadi vasal Belanda, seperti Sambas dan tujuh kerajaan di Sulawesi Utara;(3) mengakui pertuanan Belanda tanpa mempermasalahkan kedaulatannya sendiri,seperti Riau; (4) Kerajaan-kerajaan yang setara dan dianggap sebagai sekutu Belanda(contractueele bondgenooten), seperti Bone, Wajo, Soppeng, Gowa, dan lain sebagainya;(5) kerajaan-kerajaan yang masih merdeka sepenuhnya tetapi bukan sekutu Belanda;dan (6) daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Belanda. Dengan demikian,secara ringkas di Kepulauan Nusantara terdapat kerajaan-kerajaan dengan berbagai derajat kedaulatan.

Antara 1870–1910, Belanda menganggap kerajaan-kerajaan kecil di Sumba, Aceh,daerah-daerah Batak, Langkat, dan lain sebagainya sebagai negara-negara merdeka. Menurut Kroniek van Sumatra’s Oostkust yang berasal dari 1916, wilayah merdeka terakhir di Sumatra adalah “daerah-daerah swapraja Kerajaan nan Sembilan dan Kerajaan nan Sepuluh, dua kompleks kampung Batak di batas udik Bila.”  Baru pada1915 kedua kawasan itu dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Bila yang menjadi bagian Gubernemen Pantai Sumatra Timur.

Pada mulanya para raja memiliki hak mengadili rakyatnya, lalu berdasarkan perjanjian yang diadakan dengan para raja, dibedakan antara kaula (warga negara) gubernemen (pemerintah kolonial) dan warga kerajaan bersangkutan. Warga Timur asing (China, Arab, Jepang, dan lain-lain) dan bangsa barat lainnya digolongkan sebagai warga negara gubernemen.

Bagi golongan-golongan yang berbeda ini diterapkan pula sistem peradilan berlainan. Warga negara suatu kerajaan atau swapraja tunduk pada hukum dan sistem peradilan yang berlaku di negerinya. Sebagai contoh, pada 1904 seorang pangeran Kutai melakukan tindak pidana di wilayah Kerajaan atauSwapraja Gunung Tabur 309 . Tetapi ia naik banding ke pengadilan tinggi di Surabaya.Meskipun demikian, pengadilan memutuskan bahwa “dengan sendirinya para kaula swapraja, menurut azas umum yang juga berlaku kepada orang-orang pribumi, tetap tunduk kepada pembesar pengadilan negeri mereka...” 310 .

Contoh lain adalah putusan pengadilan negeri Takalar pada 1910 yang menganggap bahwa tersangka yang merupakan warga Gowa sebagai “orang asing” atau “orang luar negeri” dalam artian hukum. Dengan demikian, berdasarkan pengertian ini Gowa dipandang sebagai suatu negara berdaulat.

Sebelum tahun 1881, berbagai kerajaan masih diperkenankan mengibarkanbenderanya masing-masing. Namun, kebijakan ini belakangan dihapuskan dan masing-masing kerajaan diwajibkan mengibarkan bendera Belanda baik di darat maupun laut 311 . Pada 1910, Inlandsche vorsten (raja-raja Nusantara) diturunkan kedudukannya menjadi Inlandsche zelfbestuurder (kepala swapraja). Istilah gezanten(duta) diganti menjadi afgezanten (utusan), yang diikuti dengan penghapusan tembakan meriam kehormatan bagi mereka.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dipertimbangkan lagi apakah benar Kepulauan Nusantara telah dijajah Belanda selama350 tahun, mengingat hilangnya kedaulatan di masing-masing kerajaan tidaklah dalam waktu yang bersamaan.

sumber: Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Ivan Taniputera

Belum ada Komentar untuk "Benarkan Penjajahan Belanda selama 350 tahun?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel