Sejarah Perkembangan dan Bubarnya Negara Indonesia Timur

Sebagai langkah awal pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Belanda menyelanggarakan Konferensi Denpasar pada 18–24 Desember 1946 di Denpasar. Sebagai utusan daerah Timor, dikirimlah tiga orang, yakni I.H. Doko selaku ketua PDI, Ds. Rotti yang ditunjuk oleh Dewan Raja-raja Timor, dan Pastor D. Manekdari Belu.

Adapun utusan ini diberi mandat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  • Mendukung Perjanjian Linggarjati yang disepakati antara PM. Sutan Syahrir dengan Komisaris Jenderal Belanda, Prof. Schemerhorn.
  • Timor menjadi bagian tak terpisahkan Republik Indonesia.
  • Menuntut agar kontrak politik berupa Korte Verklaring yang dahulunya mengikat raja-raja Timor sebagai bagian Hindia Belanda kini tidak berlaku lagi. Dengan demikian raja-raja tidak perlu lagi mengakui kedaulatan Ratu Belanda. 
Sementara itu, Pulau Sumba mengirimkan Umbu Tunggu Mbili, Lede Kalumbang, dan Umbu Tipuk Marisi. Wakil-wakil Sulawesi Selatan yang menghadiri konferensi Denpasar adalah La Pabbenteng Petta Lawa dari Bone; La Ode Falihi, Sultan Buton; La Cibu (adattuang Sidenreng), Najamuddin Daeng Mallewa, dan Sonda Daeng Mattayang.

Mereka didampingi para pensihat yang terdiri dari Abdullah Daeng Mappuji, Abdul Rajab, Andi Roda, Aru Macege, dan Monoarfah. Seluruh wakil resmi ini dibentuk atas persetujuan NICA dan merupakan anggota Dewan Penasihat Sulawesi Selatan yang dibentuk tanggal 25 Februari 1946 292 . Konferensi ini berhasil mewujudkan dibentuknya NIT yang beribukota di Makassar dengan Cokorda GedeRaka Sukawati sebagai presiden dan Najamudin Daeng Malewa sebagai perdana menteri.

Segera setelah berdirinya NIT, Najamuddin Daeng Malewa selaku perdana menteri mulai membentuk kabinetnya. Ia segera bertolak ke Jakarta guna menyusun dewan menterinya. Kabinet pertama NIT terbentuk pada 13 Januari 1947 dengan susunan sebagai berikut:
  • Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian : Najamuddin Daeng Malewa 
  • Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gede Agung
  • Menteri Kehakiman: Mr. Tjia Kok Tjiang
  • Menteri Keuangan: Mr. Hamelink 
  • Menteri Pendidikan: E. Katoppo
  • Menteri Penerangan: G. R. Pantouw 
  • Menteri Kesehatan: Dr. S.J. Warrouw
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan: E.D. Dengah
  • Menteri Urusan Sosial: J. Tahija
Presiden Sukawati melantik kabinet baru pada 13 Januari 1947 yang juga dihadiri oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H. J. van Mook beserta wakil pemerintah Belanda lainnya. Pada kesempatan tersebut presiden NIT menyampaikan kata sambutannya dan mendorong agar para menteri mengerahkan segenap tenaganya demi kemajuan NIT.

Terdapat pertanyaan kritis dari sebagian kalangan mengapa kebinet ini harus dilantik di Jakarta dan bukannya Makassar, ibukota NIT. Selain itu, kehadiran wakil-wakil Belanda menuai pula protes berbagai pihak. Tampaknya ini merupakan kesalahan politis yang dilakukan Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa.

Kendati kabinet telah dilantik, kekuasaan sesungguhnya dalam NIT berada ditangan pemerintah kolonial Belanda. Pos-pos penting masih diduduki oleh pejabat-pejabat Belanda dan orang-orang Indonesia hanya diserahi jabatan sebagai wakil atau bawahan saja. Itulah sebabnya kabinet Najamuddin Daeng Malewa tak dapat berjalan dengan maksimal.

Hampir 75 persen wilayah NIT terdiri dari swapraja atau daerah otonomi yang bersifat kerajaan. Oleh karenanya, pemerintah NIT menyadari arti penting para raja dan menjamin hak-hak mereka. Pemerintah NIT tidak hendak mengurangi kekuasaan para raja selaku kepala swapraja.

Pada mulanya, NIT belum memiliki aparat pemerintahan. Pemerintah kolonial memutuskan pada bulan Maret 1947 bahwa seluruh aparat pemerintahan Belanda, baik residen, asisten residen, kontrolir, maupun lain sebagainya yang dahulunya tergabung dalam Binnenlands Bestuur (korps pegawai Hindia Belanda) menjadi pegawai NIT.

Kedudukan mereka berada di bawah naungan departemen dalam negeri. Meskipun demikian, tidak semua bekas pegawai kolonial sanggup memahami kenyataan itu dan kurang dapat menerima bahwa era penjajahan telah berakhir. Mereka berpandangan bahwa pembentukan NIT hanya permainan politik pemerintah Hindia Belanda semata dan sesungguhnya tiada perubahan mendasar terhadap kedudukan maupun jabatan mereka.

Aparat-aparat pemerintahan semacam ini berupaya menggerogoti kekuasaan NIT yang makin nasionalistis dan menjalin hubungan lebih dekat dengan pemerintah RI. Lion Chachet, salah seorang aparat Belanda, mendekati para raja di Sulawesi Selatan dengan tujuan agar NIT tak dapat menggerakkan pemerintahannya dikawasan tersebut.

Ia berhasil mendongkel Raja Bone La (Andi) Mappanyuki dan mengasingkannya beserta putranya, Andi Pangerang Petta Rani. La (Andi) Pabbenteng, raja baru yang pro-Belanda diangkat sebagai penggantinya. Chachet berharap agarAndi Pabenteng memengaruhi raja-raja Sulawesi Selatan lainnya mengganjal NIT.

Andi Pabenteng menggalang pertemuan dengan raja-raja lain di Watampone, ibukota kerajaan Bone. Tujuannya menghimbau agar para raja Sulawesi Selatanti dak mengakui NIT. Ide Anak Agung Gde Agung menyadari bahwa acara ini sangat penting bagi keberlangsungan NIT. Karenanya, ia segera bertolak menghadirinya dan bertatap muka langsung dengan para raja. Dia menjelaskan secara panjang lebar mengenai kedudukan raja dalam Negara Indonesia Timur.

Bukan maksud pemerintahN IT mengecilkan atau mengurangi kedudukan para raja selaku kepala swapraja, melainkan sebaliknya; NIT bertujuan memajukan daerah swapraja serta memberikan otonomi yang lebih besar bagi para raja dalam mengelola daerahnya. Setelah melalui sesi pembicaraan dan tanya jawab, raja-raja di Sulawesi Selatan menyadari kekeliruan mereka dan berbalik mendukung Negara Indonesia Timur. Dengan demikian, tujuan Chachet gagal total.

Dalam bidang ekonomi, Najamuddin Daeng Malewa yang merangkap sebagai menteri ekonomi memiliki tiga program sebagai berikut:
  1. Bekerja keras memajukan produksi pangan dan sandang.
  2. Meningkatkan ekspor
  3. Memajukan transportasi bahari dan pelayaran.
Perdana menteri menyatakan bahwa sesungguhnya produksi pangan di NIT cukup memenuhi kebutuhan penduduk. Bahkan sebagian hasil pertanian masih dapat dikirim ke Kalimantan Timur yang dilanda kekurangan pangan.

Meskipun demikian, bagaimanapun juga peningkatan produksi pertanian tetap wajib diupayakan mengingat pentingnya persediaan pangan dalam menghadapi masa paceklik atau serangan hama. Sementara itu, kemandirian dalam sandang boleh dikatakan kurang karena pemerintah NIT harus mengimpor 70 juta meter tekstil yang belakangan meningkat menjadi 110 juta demi mencukupi keperluan warganya.

Kabinet Najamuddin mengalami reshuffle (perubahan susunan) pada 2 Juni 1947 dan menjalankan tugasnya hingga 11 Oktober 1947. Dukungannya bagi Agresi Militer Belanda I terhadap RI merupakan kesalahan politik Najamuddin sehingga menuai protes berbagai pihak.

Selain itu, Najamuddin dituduh terlibat perkara korupsi. Najamuddin kemudian ditangkap dan kabinetnya jatuh pada 11 Oktober 1947. Saat itu, Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati sedang berada di negara Belanda dan kedudukannya sementara waktu diwakili oleh Sultan Sumbawa, Muhammad Kaharuddin, selaku pejabat presiden.

Dr. S.J. Warrouw diangkat sebagai perdana menteri NIT menggantikan Najamuddin dan dipercaya membentuk kabinet baru dengan susunan sebagai berikut:
  • Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan : Dr. S. J. Warrouw 
  • Menteri Dalam Negeri merangkap Wakil PM: Ide Anak Agung Gde Agung
  • Menteri Kehakiman: Dr. Mr. Ch. R.S. Soumokil
  • Menteri Keuangan: M. Hamelink 
  • Wakil Menteri Keuangan: R. E. J. Matekohy
  • Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. A. M. Semawi
  • Menteri Pendidikan: E. Katoppo 
  • Menteri Penerangan: Sonda Daeng Mattajang
  • Wakil Menteri Penerangan: R. Claproth
  • Menteri Perekonomian: J. Tahija
  • Wakil Menteri Ekonomi: Hoesain Poeang Limboro
  • Menteri Urusan Sosial: A.D. Mappoedji
  • Wakil Menteri Urusan Sosial: Drs. Tan Tek Heng.
Warrouw sendiri bukanlah politisi dan sebelumnya berprofesi sebagai dokter mata. Ia belum berpengalaman dalam politik sehingga berbagai kalangan meragukan kemampuannya. Sementara itu, jiwa nasionalis makin berkembang dalam parlemen NIT. Mereka menghendaki pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat.

Negara tersebut akan berbentuk federasi namun tak boleh bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia. Sehubungan dengan para raja, NIT yang merupakan bagian RIS akan tetap menjamin serta menghormati hak-hak mereka.

Kabinet Warrouw tidak panjang usianya dan jatuh pada 15 Desember 1947. Pemilihan Warrouw sendiri sebelumnya telah menimbulkan keraguan berbagai pihak. Pertama, karena minimnya pengalaman politik yang dimilikinya. Kedua, ia terkenal sebagai sosok yang pro-Belanda.

Ia juga mendukung agresi militer Belanda terhadap pemerintah RI, dimana hal ini ditentang oleh banyak pihak. Sebagai pengganti Warrouw, Ide Anak Agung Gde Agung diangkat sebagai perdana menteri NIT. Pada15 Desember 1947, terbentuk kabinet baru dengan susunan sebagai berikut:
  • Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
  • Menteri Kehakiman: Mr. Dr. Ch. R. S. Soumokil
  • Menteri Perekonomian: Hoessain Poeang Limboro
  • Menteri Keuangan: M. Hamelink 
  • Menteri Pendidikan: E. Katoppo
  • Menteri Kesehatan: Dr. S. J. Warrouw 
  • Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: Ir. D. P. Diapari
  • Menteri Urusan Sosial: Mr. S. S. Palenkahoe
  • Menteri Penerangan: Boerhanuddin 
  • Wakil Menteri Dalam Negeri: Mr. S. Binol
  • Wakil Menteri Kehakiman: R. Claproth
  • Wakil Menteri Perekonomian: Drs. Tan Tek Heng
  • Wakil Menteri Keuangan: R. E. J. Matekohy
  • Wakil Menteri Pendidikan: J. E. Tatengkeng
  • Wakil Menteri Urusan Sosial: Mohammad Sjafei:
  • Wakil Menteri Penerangan: I. H. Doko
Kebijakan kabinet baru akan didasari oleh semangat nasionalisme dan menggalang dukungan seluruh elemen dalam NIT. Hubungan yang lebih erat dengan RI dan negara bagian lainnya akan dikembangkan sebagai landasan mengadakan pembicaraan inter-Indonesia demi memecahkan permasalahan bersama.

Dalam kunjungannya ke Jakarta pada bulan Januari 1948, Ide Anak Agung Gde Agung melangsungkan pembicaraan dengan Mr. Amir Syarifuddin, perdana menteri RI, dalam suasana yang penuh persahabatan. Amir Syarifuddin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ide Anak Agung Gde Agung atas kesediaan membina hubungan yang lebih erat dengan pemerintah RI.

Pemerintah NIT menjamin keberlangsungan kerajaan atau swapraja yang berada di lingkungannya. Kendati demikian, keberadaan berbagai swapraja itu bergantung pula kesediaan para raja mengembangkan iklim demokrasi di daerahnya. Para raja wajib menghapuskan feodalisme dan hal-hal lain yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Guna membahas masalah swapraja atau kerajaan yang berada dalam wilayah NIT, diadakanlah konferensi di Malino, dekat Makassar, pada 12–13 Mei 1948. Tujuannya merumuskan kebijaksanaan mengenai berbagai swapraja tersebut serta menyesuaikan kedudukan para raja dengan arus perubahan saat itu.

Pada zaman kolonial, para raja diwajibkan menandatangani kontrak berupa Korte Verklaring yang berisikan pengakuan terhadap kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya,pemerintah kolonial menjamin status mereka dan keberlangsungan swapraja yangbersangkutan. Oleh karena era kolonialisme telah berakhir, hal seperti ini tentunya tak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan baru.

Konferensi dihadiri oleh 18 raja yang berasal dari Buleleng, Jembrana, Gianyar,Bone, Buton, Wajo, Bolaang Mongondow, Tabukan, Banggai, Sumbawa, Bima,Amarasi, Sikka, Sumba, Kodi, Ternate, dan Bacan. Hadir pula dalam pertemuanitu A.P. Kertanegara (sekretaris negara bagi urusan pemerintahan swapraja), Dr. M. Brouwer (wakil mahkota Belanda), dan C. H. J. R. de Waal (penasihat umum dalam bidang hukum). A.P. Kertanegara menyampaikan berbagai usulan yang antara lainberbunyi sebagai berikut:
  • Perlu diadakan kontrak baru antara pemerintah NIT dengan masing-masingswapraja sebagai pengganti kontrak lama, yang dahulu diadakan dengan pemerintahkolonial.
  • Kontrak baru itu akan ditandatangani tiga pihak, yakni wakil pemerintah Kerajaan Belanda, wakil NIT, dan kepala swapraja bersangkutan. Hadirnya wakil Belanda diperlukan sebagai saksi bahwa swapraja tersebut tidak lagi terikat pada kontrak beserta ikrar kesetiaannya yang lama. Dengan demikian, menjamin bahwa pembatalan kontrak lama telah disetujui pula oleh pemerintah Belanda.
  • Kontrak dengan masing-masing raja akan menjamin bahwa status mereka tak akan dihapuskan.
  • Perjanjian lebih baik diadakan dengan masing-masing raja secara pribadi dan bukannya wakil federasi berbagai swapraja.
Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung pada dasarnya setuju dengansaran-saran di atas dan pemerintah NIT akan berupaya menjalankannya sebatas kewenangan yang dimiliki. Upaya menegakkan demokrasi di berbagai wilayah swapra jadikembangkan dengan membentuk dewan perwakilan rakyat.

Sebagai wujud protes terhadap Agresi Militer Belanda II, kabinet NIT yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung membubarkan dirinya pada 20 Desember 1948. Tindakan ini didukung oleh Fraksi Progresif dan Nasional yang merupakan mayoritas dalam parlemen NIT. Belanda sangat terkejut dengan sikap tegas parlemen NIT yang condong kepada Republik Indonesia.

Sementara itu, kaum nasionalis, baik di dalam maupun luar parlemen, menunjuk kembali Ide Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet dengan program-program yang lebih progresif dibanding sebelumnya, yakni:
  • Mencela tindakan Belanda yang menyerang RI secara membabi buta.
  • Hanya bersedia membentuk Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan terlepasdari Belanda.
  • Menuntut pembebasan Bung Karno beserta Bung Hatta.
  • Mendesak dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar (KMB) selekas mungkin.
Parlemen menolak RUU yang telah disetujui pemerintah Belanda sebagai hasil Konferensi Federal Bandung, dimana isinya mengenai pembentukan RIS dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda, namun kekuatan militer tetap berada di tangan Belanda. Bahkan I.H. Doko, tokoh dari Timor yang sangat gigih menentang Belanda, diangkat sebagai menteri penerangan dalam kabinet Ide Anak Agung Gde Agung.

Partai-partai politik yang pro-Republik dengan segera merapatkan barisannya melalui pembentukan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) yang berpusat di Makassar dan diketuai oleh Arnold Monomitu. PDI menunjuk I.H.Doko sebagai wakil tetapnya dalam GAPKI, padahal saat itu dia merangkap sebagai menteri penerangan NIT. GAPKI mengdakan kongres pertamanya di Makassar dan menetapkan berbagai hal sebagai arahan perjuangan GAPKI:
  • Bung Karno dan Bung Hatta dianggap sebagai simbol perjuangan dan persatuanIndonesia.
  • Yogyakarta dijadikan ibukota perjuangan kemerdekaan Indonesia.
  • Merdeka hanya bersama-sama dengan Republik.
Dengan berani GAPKI mendesak pemerintah NIT agar bertindak lebih tegas terhadap Belanda. Bahkan dua orang anggota kabinet yang merangkap sebagai anggota GAPKI, yakni I.H. Doko dan Y. Tatengkeng, dengan berani menyatakan bahwa mereka siap mengundurkan diri dari kabinet bila tak diizinkan merangkap sebagai anggota badan perjuangan tersebut. Ternyata kedua orang tokoh tersebut tetap dibiarkan menduduki jabatannya.

BFO dibubarkan setelah RIS terbentuk dan Mr. Moh. Roem diangkat sebagai komisaris tinggi RIS di Negeri Belanda. Ide Anak Agung Gde Agung yang sebelumnya menduduki jabatan perdana menteri NIT diangkat sebagai menteri dalam negeri RIS, sedangkan kedudukannya sebagai perdana menteri digantikan oleh J.E. Tatengkeng. Tetapi ia mengundurkan diri pada 20 Februari 1950 dan digantikan oleh Ir. P.D.Diapari.

Kabinet NIT yang baru ini mengalami berbagai goncangan karena desakan kaum Republik yang menuntut pembubaran NIT. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang pro-Belanda, seperti anggota Lima Serangkai di Timor, menghendaki Negara Indonesia Timur yang merdeka dalam ikatan dengan Negeri Belanda. Meskipun mendapat kandukungan Belanda, niat golongan yang memihak kaum penjajah ini dapat digagalkan.

Rakyat mulai bergerak mengadakan aksi-aksi yang menuntut pembubaran NIT beserta negara-negara bagian lainnya dan meleburkan diri dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).

Berbagai gerakan timbul di daerah-daerah yang menghendaki NIT dibubarkan. Di daerah Bolaang Mongondow, rakyat ingin bergabung dengan RI dan menghendaki pembubaran Dewan Raja-raja yang dianggap mereka bersifat feodalistis serta tidak demokratis.

Demi memperjuangkan aspirasi ini dibentuklah GAPRIBOM (Gabungan Perjuangan Republik Indonesia Bolaang Mongondow), yang merupakan gabungan berbagai organisasi politik seperti BNI, GIM, PSII, dan Muhammadiyah. Belakangan,bergabung pula organisasi lainnya, seperti PPI Laskar Banteng, SPK, dan KPM sehingga makin memperkuat GAPRIBOM.

Mereka bersatu padu menuntut agar NIT dan Dewan Raja-raja dibubarkan. Rapat besar-besaran digelar pada 4 Mei 1950 diKotamobagu dengan tujuan membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) sebagai sarana mengambil alih kekuasaan pemerintahan sebelum digabungkan dengan RI. Pihak NIT sendiri tidak sanggup menghalangi diadakannya rapat itu sehingga dapat berlangsung tanpa hambatan sedikitpun.

Pada 1950-an, pecah pemberontakan Andi Azis dan Soumokil dengan gerakanRMS (Republik Maluku Selatan) yang menggoncang kawasan Indonesia Timur. Meskipun demikian, pergolakan ini berhasil dipadamkan. Perdana Menteri Diapari dan beberapa menterinya dituduh oleh pemerintah RIS terlibat dalam gerakan Andi Azis. Mereka ditangkap dan jatuhlah kabinet Diapari. Gerakan menuntut penggabungan dengan RI makin gencar. Sebagai pengganti Diapari, Ir. J. Putuhena terpilih sebagai perdana menteri terakhir NIT. Kabinet baru terbentuk pada 10 Mei1950 yang beranggotakan:
  • Perdana Menteri/ Menteri Kemakmuran/Menteri Perhubungan: Ir. J. Putuhena
  • Menteri Dalam Negeri: Lanto Daeng Pasewang
  • Menteri Kehakiman: Mr. I Gusti Ketut Puja 
  • Menteri Urusan Sosial: Andi Boerhanoeddin
  • Menteri Penerangan: H. Rondonoewoe
  • Menteri Pendidikan merangkap 
  • Menteri Kesehatan : Ir. Ingkiriwang
  • Menteri Keuangan: Abdoel Razak
Usia kabinet terakhir NIT ini tidak panjang dan tugasnya semata-mata mempersiapkan peralihan kekuasaan menuju penggabungan dengan pemerintah RI. Menjelang berakhirnya NIT, pecah insiden di Makassar antara anggota APRIS(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dan mantan anggota KNIL (angkatan perang Hindia Belanda). Pertumpahan darah yang terjadi pada 5 Agustus–8 Agustus1950 ini menewaskan 2.000–3.000 orang.

Pada 15 Agustus 1950, NIT resmi dibubarkan dan keesokan harinya perdana menteri NIT terakhir, Ir. J Putuhena, meletakkan jabatannya. Presiden Soekarno mengumumkan pada 15 Agustus 1950 bahwa kini NKRI mencakup seluruh Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan belum selesai karena wilayah Irian Barat masih berada dalam genggaman Belanda.

Presiden Soekarno menyampaikan dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agutus 1950 bahwa penjajahan Belanda di Irian Barat harus berakhir tahun itu juga. Apabila penyelesaian secara damai gagal diselenggarakan, pemerintah NKRI akan menempuh jalan kekerasan demi menentukan siapa yang berhak atas kawasan tersebut. Perjuanganakan dilanjutkan hingga Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.

Sumber: Ensiklopedia Kerajaan-kerajaan Nusantara oleh Ivan Taniputera

Belum ada Komentar untuk "Sejarah Perkembangan dan Bubarnya Negara Indonesia Timur "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel