Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Timur

Wilayah Negara Indonesia Timur dibagi menjadi 13 daerah otonom yang masing-masing masih dibagi lagi menjadi daerah-daerah swapraja (kerajaan atau zelfbestuur). Saat itu, di seluruh NIT terdapat 115 kerajaan yang menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya berdasarkan undang-undang zelfbestuur regeling tahun 1938.

Guna menjalankan tugas pemerintahan yang lebih tinggi, dibentuk gabungan zelfbestuur yang bekerja sama dengan kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi, berupa 13 daerah otonom di atas. Adapun ketiga belas daerah otonom tersebut, berdasarkan bab III, pasal 14 Aturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Regulations for Formation of the State of East Indonesia), adalah sebagai berikut:

1. Sulawesi Selatan, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (1) Wajo, (2)Soppeng, (3) Malusetasi, (4) Suppa, (5) Sawito, (6) Batulappa, (7) Kassa, (8)Sidenreng, (9) Tanette, (10) Rappang, (11) Maiwa, (12) Enrekang, (13) Malua,(14) Buntu-Batu, (15) Alla, (16) Barru, (17) Soppengriaja, (18) Majene, (19)Pambuang, (20) Cenrana, (21) Balangnipa, (22) Binuang, (23) Mamuju, (24)Tapalang, (25) Luwu, (26) Tana Toraja, (27) Buton, (28) Laiwui, (29) Gowa,dan (30) Bone.

2. Bali, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (31) Buleleng, (32)Jembrana, (33) Badung, (34) Tabanan, (35) Gianyar, (36) Klungkung, (37)Bangli, dan (38) Karangasem.

3. Maluku Utara, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (39) Ternate,(40) Tidore, dan (41) Bacan.

4. Maluku Selatan

5. Minahasa

6. Timor dan pulau-pulaunya, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (42)Kupang, (43) Amarasi, (44) Fatuleu, (45) Amfoan, (46) Rote, (47) Sawu, (48)Mollo, (49) Amanuban, (50) Miomaffo, (51) Biboki, (52) Insana, (53) Belu,(54) Alor, (55) Barnusa, (56) Pantar Matahari Naik, (57) Kui, (58) Kolana,(59) Batulolong, dan (60) Pureman.

7. Lombok

8. Sumbawa, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (61) Bima, (62)Dompu, dan (63) Sumbawa.

9. Flores, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (64) Ende, (65) Lio, (66)Larantuka, (67) Adonara, (68) Sikka, (69) Ngada, (67) Riung, (68) Nage-Keo,dan (69) Manggarai.

10. Sumba, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (70) Kanatang, (71)Lewa, (72) Tabundung, (73) Melolo, (74) Rendi, (75) Waijelo, (76) MasuKarera, (77) Laura, (78) Waijewa, (79) Kodi, (80) Lauli, (81) Mamboro, (82)Umbu Ratu Nggai, (83) Anakalang, (84) Wanokaka, dan (85) Lamboya.

11. Sulawesi Tengah, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (86) Tojo,(87) Poso, (88) Lore, (89) Una-una, (90) Bungku, (91) Mori, (92) Banggai,(93) Banawa, (94) Tawaili, (95) Palu, (96) Sigi-Dolo, (97) Kulawi, (98) Parigi,(99) Moutong, dan (100) Toli-Toli.

12. Sulawesi Utara, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (101) Buol,(102) Bolaang Mongondow, (103) Bolaang Uki, (104) Bintauna), dan (105)Kaidipang Besar.

13. Sangihe-Talaud, yang meliputi kerajaan atau swapraja-swapraja (106) Tabukan,(107) Siau, (108) Kendahe-Tahuna, (109) Manganitu, (110) Tagulandang,dan (111) Kepulauan Talaud.

Susunan pemerintahan di berbagai swapraja yang tercakup dalam NIT secaraumum tidak mengalami perubahan dibandingkan semasa penjajahan Belanda. Para raja tetap memerintah didampingi oleh asisten residen dan kontrolir.

Kendati demikian,pada perkembangan selanjutnya, peranan para pejabat Belanda makin dikurangi, terutama semenjak tahun 1947. Pemerintah NIT memberikan perintah untuk membebastugaskan secara bertahap para pegawai pemerintahan Belanda. Residen danasisten residen kini hanya berfungsi sebagai penasihat saja, meski kekuasaan mereka dalam praktiknya tetap besar.

Kontrolir-kontrolir Belanda yang semenjak zaman kolonial bertugas mendampingi para raja kini diganti oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS). Para raja juga berperanan aktif dalam pemerintahan NIT. Sebagai contoh, IdeAnak Agung Gde Agung adalah Raja Gianyar yang kemudian menduduki jabatan sebagai perdana menteri NIT. Raja Umbu Tunggu Mbili dan Lende Kalumbang dari Pulau Sumba pernah menjadi anggota parlemen NIT.

Sumber: sumber: Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara oleh Ivan Taniputera

Belum ada Komentar untuk "Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Timur"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel